Page 199 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 199
Judul Baru Diserahkan ke Presiden, MK Terima 2 Permohonan JR UU Cipta
Kerja
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/10/2020/baru-
diserahkan-ke-presiden-mk-terima-2-permohonan-jr-uu-cipta-kerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 14:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Fajar Laksono (juru bicara MK) Ya, paling lama 14 hari sejak diregistrasi sudah harus
sidang. Itu hukum acaranya. Tunggu saja
negative - Fajar Laksono (juru bicara MK) Mau mengajukan atau tidak mengajukan permohonan,
itu sepenuhnya hak publik. Setidaknya, kalau diajukan ke MK, selain tentu akan diproses sesuai
ketentuan hukum acara, akan ada ruang terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk
menyampaikan argumentasi konstitusional di persidangan
Ringkasan
Meski Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja telah diserahkan oleh DPR RI ke
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani pada Rabu (14/10) kemarin. Namun hingga
kini belum tercantum dalam berkas lembaran negara.
Kendati demikian, melalui laman mkri.id, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dua
permohonan judicial review (JR) Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua pemohon JR UU Cipta Kerja
itu yakni Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan perseorangan
yang merupakan karyawan kontrak, Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Permohonan JR itu
didaftarkan pada Senin (12/10).
BARU DISERAHKAN KE PRESIDEN, MK TERIMA 2 PERMOHONAN JR UU CIPTA
KERJA
Meski Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja telah diserahkan oleh DPR RI ke
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani pada Rabu (14/10) kemarin. Namun hingga
kini belum tercantum dalam berkas lembaran negara. Kendati demikian, melalui laman mkri.id,
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dua permohonan judicial review (JR) Undang-Undang
Cipta Kerja. Kedua pemohon JR UU Cipta Kerja itu yakni Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat
198
