Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 196
"Mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil," kata Presiden KSPI
Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/10/2020).
Kedua, KSPI akan mendorong parlemen untuk melaksanakan legislatif review. KPSI sekaligus
mendorong eksekutif untuk melaksanakan eksekutif review.
"Kemudian, kami akan melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan
Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujar dia.
Keempat, KSPI tetap akan menerjunkan anggotanya di seluruh Indonesia berunjuk rasa menolak
RUU Cipta Kerja yang saat ini tinggal menunggu bubuhan tanda tangan Presiden Jokowi.
Bahkan, Said menyebutkan, unjuk rasa yang akan digelar beberapa waktu ke depan akan lebih
besar dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan yang sama, Said sekaligus
menekankan bahwa KSPI tidak akan terlibat di dalam penyusunan peraturan turunan dari RUU
Cipta Kerja.
Sikap itu diambil mengingat pihaknya menolak omnibus law RUU Cipta Kerja sejak awal,
khususnya klaster ketenagakerjaan. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan
demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat
membahasnya," kata Said.
Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menyerahkan naskah final RUU Cipta Kerja ke Presiden
Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020).
Presiden Jokowi menyebutkan, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari RUU Cipta
Kerja. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan. "Saya tegaskan juga UU Cipta
Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden
(perpres)," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan
Bogor, Jumat (9/10/2020).
"Jadi, setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan
setelah diundangkan," lanjut dia.
195
