Page 191 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Ketentuan Pidana dan Denda Mogok Kerja Dihapus dari UU Ciptaker
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/15/337/2294102/ketentuan-
pidana-dan-denda-mogok-kerja-dihapus-dari-uu-ciptaker
Jurnalis Kiswondari,
Tanggal 2020-10-15 14:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Terdapat sejumlah perubahan ketentuan pasal dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang ada dalam naskah UU Ciptaker setebal 905
halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober lalu dengan naskah yang
diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setebal 812 halaman pada Rabu, 14 Oktober
kemarin. Hal ini berdasarkan pengamatan SINDO Media terhadap kedua naskah tersebut yang
didapat dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan dikonfirmasi Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR, Bab IV: Ketenagakerjaan.

KETENTUAN PIDANA DAN DENDA MOGOK KERJA DIHAPUS DARI UU CIPTAKER

Terdapat sejumlah perubahan ketentuan pasal dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang ada dalam naskah UU Ciptaker setebal 905
halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober lalu dengan naskah yang
diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setebal 812 halaman pada Rabu, 14 Oktober
kemarin. Hal ini berdasarkan pengamatan SINDO Media terhadap kedua naskah tersebut yang
didapat dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan dikonfirmasi Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR, Bab IV: Ketenagakerjaan.

Ada satu perubahan yang menggembirakan yakni, penghapusan ketentuan pidana dan denda
bagi pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja yang diatur dalam
Pasal 81 UU Ciptaker, yang merubah Pasal 186 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan
itu masih diatur dalam naskah UU Ciptaker yang disahkan di Rapat Paripurna DPR.

Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) atau ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, atau Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).

Berubah menjadi: Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara
190