Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

BURUH TOLAK CIPTAKER HINGGA PEKAN DEPAN

Jakarta: Federasi Serikat Buruh Mandiri atau Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) berencana untuk
menggelar aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) hingga
pekan depan. Presidium GBJ, sekaligus Perwakilan Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri,
Natalia menegaskan, unjuk rasa dilakukan selama itu karena mereka menolak Omnibus Law
Ciptaker secara keseluruhan, bukan hanya klaster ketenagakerjaan.

"Karena menurut kita tidak hanya buruh yang di rugikan, tapi masyarakat sipil pun akan dirugikan
dengan UU Ciptakerja ini," ujar Natalia saat ditemui, di KBN Marunda, Jakarta Utara, Kamis
(15/10/2020).

Hari ini buruh di KBN Marunda akan melakukan keliling bertemu dengan elemen masyarakat.
Dan tidak melakukan perjalanan atau aksi ke Istana Negara RI. "Dari kawasan KBN ini kita akan
keliling. Setalah itu kita akan keluar bertemu dengan kawan-kawan lain di Pluit dan Cempaka
Putih. Lalu bersama kita akan bergerak ke kawasan Pulogadung," tegasnya.
Aksi hari ini juga Natalia menyebut, merupakan pemanasan kedua untuk menyambut aksi besar-
besaran di tanggal 20 Oktober mendatang. Di mana pada tanggal itu merupakan peringatan satu
tahun Omnibus Law dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tentunya kita akan
lakukan rutin. Menyuarakan pada masyarakat luas. Khususnya pada buruh-buruh bahwa dampak
dari undang-undang omnibuslaw ini. Dampak bagi mereka secara luas. Kita terus sosialisasi
secara luas oleh masyarakat," jelasnya.

Perlu diketahui, sebagaimana surat pemberitahuan GBJ yang beredar luas, aksi unjuk rasa ini
akan digelar secara maraton. Yakni dari hari ini, hingga Kamis 22 Oktober pekan depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, permintaan dan tuntunan
kelompok buruh terkait Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebenarnya sudah
terakomodasi sebanyak 80 persen.

Namun diakuinya bahwa tidak semua aspirasi buruh diakomodir dalam undang-undang yang
dibahas pemerintah bersama DPR RI itu. Hal itu karena berhubungan dengan politik negara dan
hal lainnya yang semuanya saling berkaitan satu sama lain.

"Kita tidak bisa 100 persen (mendapatkan apa yang diinginkan). Namanya politik negara, ita
harus mengerti. Kita harus mengerti kadang-kadang ada kebutuhan ini dan itu. Ada keperluan,
dan kita (Indonesia) butuh investasi dari mana-mana," ucap Ketua Umum DPP Partai Gerindra
tersebut melalui wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra di Jakarta, Senin (12/10/2020).

189