Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 194
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap
buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang
mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003.
"Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali,
pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida dalam akun Youtube
Deddy Corbuzier, Kamis (15/10/2020).
Menurut dia, memang seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Namun, ternyata itu
memang sebuah kesepakatan antara pegawai dan perusahaan karena pemilik usahan tak
sanggup jika harus membayar 32 kali gaji.
"Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk
membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan diturunkannya angka pesangon tersebut, maka dapat dipastikan nanti
seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Makanya diturunkan dengan ada kepastian. Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar
oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui skema program jaminan kehilangan pekerjaan.
Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah, jaminan sosial ketenaga kerjaan yang tidak
mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan
pensiun," kata dia.
Terkait sanksi apabila perusahaan tetap kekeuh tak ingin membayar pesangon sebesar 25 kali
gaji, kata dia, itu tetap diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003."Tentu saja ketentuan sanksi yang
memaksa perusahaan untuk membayar. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan
diatur sebagaimana ketentuan UU 13 2003," katanya.
(rzy).
193
