Page 193 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Menaker Sebut Hanya 7% Perusahaan Patuh soal Hak Pesangon
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/15/320/2294098/menaker-
sebut-hanya-7-perusahaan-patuh-soal-hak-pesangon
Jurnalis Fadel Prayoga,
Tanggal 2020-10-15 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada prakteknya UU 13 2003 tentang
ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang
mengikuti ketentuan UU ini,

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa,
perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi,

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Makanya diturunkan dengan ada kepastian.
Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui
skema program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah,
jaminan sosial ketenaga kerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti
jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun,"

Ringkasan

Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-
Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap
buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang
mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003.

MENAKER SEBUT HANYA 7% PERUSAHAAN PATUH SOAL HAK PESANGON

Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-
Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK.
192