Page 198 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 198
DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili Ketua Umum Deni Sunarya dan Sekretaris
Umum Muhammad Hafidz. Mereka mengajukan judicial review terkait Pasal 81 angka 15, angka
19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.
Serikat pekerja asal Karawang, Jawa Barat itu mempersoalkan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja
yang mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu,
batas perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja.
Sementara itu, Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon menghapus Pasal 65 UU
Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari
pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
Kemudian, Pasal 81 angka 25 menyebabkan upah minimum dari semula berdasarkan
produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan ekonomi atau
inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila memberi upah
lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
Begitu juga dengan pemohon Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Dia menyebut UU Cipta Kerja tidak
memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para pemohon terkait status kepegawaian
karena undang-undang itu memberikan perusahaan kewenangan mengadakan perjanjian kerja
waktu tertentu secara terus menerus.
Adapun alasan mengajukan JR, pemohon memandang penghapusan batas waktu Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang adil dan
kepastian hukum bagi pekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja.
Selain itu, terkait penghapusan ketentuan minimal dalam pemberian pesangon dan uang
penghargaan. Hal ini disebut telah merampas hak para pekerja, akan pendapatan dan kehidupan
yang layak. Hal ini tertuang dalam Pasal 156 ayat (1).
Juru bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, permohonan tersebut akan disidangkan paling
lama setelah 14 hari diregistrasi. Para pemohon diminta untuk menunggu.
Hari Ini UU Cipta Kerja Diserahkan ke Presiden, Total Ada 812 Halaman "Ya, paling lama 14 hari
sejak diregistrasi sudah harus sidang. Itu hukum acaranya. Tunggu saja," kata Fajar kepada ,
Kamis (15/10).
Fajar memastikan, MK akan independen dalam setiap menangani perkara. Dia tidak
mempermasalahkan jika terdapat sebagian orang yang merasa khawatir membawa UU Cipta
Kerja ke MK.
"Mau mengajukan atau tidak mengajukan permohonan, itu sepenuhnya hak publik. Setidaknya,
kalau diajukan ke MK, selain tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum acara, akan ada ruang
terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan argumentasi
konstitusional di persidangan," pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter : Muhammad Ridwan .
197
