Page 202 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 202
ADA DI UU CIPTA KERJA, BP JAMSOSTEK: DETAIL ATURAN PROGRAM JKP MASIH
DIGODOK
Pemerintah mengatur tentang program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja. Program JKP nantinya berbentuk tiga manfaat di antaranya dana tunai,
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Adapun sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program
jaminan sosial dan/atau, dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.Terkait rekomposisi iuran
program jaminan sosial, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menuturkan hal ini masih dalam tahap pembahasan.
Oleh karenanya perihal berapa persen nantinya porsi rekomposisi dari program jaminan sosial di
BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) atau mekanisme lain dari Program JKP masih dalam tahap
pembahasan.
"Masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut agar ketahanan dana jaminan sosial dan
pelaksanaan program tetap berkesinambungan," jelas Irvansyah saat dihubungi Kontan.co.id,
Kamis (15/10).Irvansyah menyebut, detail mengenai rekomposisi tersebut akan dijelaskan dalam
peraturan pemerintah (PP).
Irvansyah juga menjelaskan bahwa nantinya Program JKP tidak akan membebani iuran yang
dibayarkan peserta, dimana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.
"Program ini tentunya akan memerlukan pendanaan yang antara lain bersumber dari
pemerintah, rekomposisi dana jaminan sosial yang eksisting atau menggunakan dana
operasional BP Jamsostek," imbuhnya.
Kembali ditekankan Irvansyah, terkait detilnya masih dalam tahap pembahasan antar
Kementerian terkait substansi diantaranya simulasi besaran iuran, desain manfaat dan sumber
pendanaan.
Tak ketinggalan pembahasan akan juga melihat best practice pelaksanaan JKP di negara lain
sebagai bahan masukan pelaksanaan JKP di Indonesia.
"(Pembahasan dari segala sisi) Agar sesuai kebutuhan peserta namun tidak mengurangi manfaat
bagi para peserta, ketahanan dana jaminan sosial tetap terjaga dan pelaksanaan program tetap
berkesinambungan," jelasnya.
Editor: Herlina Kartika Dewi.
201
