Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Pekerja Singaperbangsa dan perseorangan yang merupakan karyawan kontrak, Dewa Putu Reza
dan Ayu Putri. Permohonan JR itu didaftarkan pada Senin (12/10).
DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya dan
Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan judicial review terkait pengujian Pasal 81
angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Serikat pekerja asal Karawang, Jawa Barat itu mempersoalkan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja
yang mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu,
batas perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja.

Sementara itu, Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon menghapus Pasal 65 UU
Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari
pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.

Kemudian, Pasal 81 angka 25 menyebabkan upah minimum dari semula berdasarkan
produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan ekonomi atau
inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila memberi upah
lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pemohon Dewa Putu Reza dan Ayu Putri menyebut, UU Cipta Kerja tidak
memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para pemoho, terkait status kepegawaian
karena undang-undang itu memberikan perusahaan kewenangan mengadakan perjanjian kerja
waktu tertentu secara terus menerus.

Alasan mengajukan JR, pemohon memandang penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum
bagi pekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja.

Selain itu, terkait penghapusan ketentuan minimal dalam pemberian pesangon dan uang
penghargaan. Hal ini disebut telah merampas hak para pekerja, akan pendapatan dan kehidupan
yang layak. Hal ini tertuang dalam Pasal 156 ayat (1).

Sementara itu, juru bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan, permohonan tersebut akan
disidangkan paling lama setelah 14 hari diregistrasi. Para pemohon diminta untuk
menunggu."Ya, paling lama 14 hari sejak diregistrasi sudah harus sidang. Itu hukum acaranya.
Tunggu saja," kata Fajar kepada , Kamis (15/10).

Fajar memastikan, MK akan independen dalam setiap menangani perkara. Dia tidak
mempermasalahkan jika terdapat sebagian orang yang merasa khawatir membawa UU Cipta
Kerja ke MK. "Mau mengajukan atau tidak mengajukan permohonan, itu sepenuhnya hak publik.
Setidaknya, kalau diajukan ke MK, selain tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum acara,
akan ada ruang terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan
argumentasi konstitusional di persidangan," pungkasnya.
(Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Muhammad Ridwan .

199