Page 204 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 204
UU CIPTA KERJA BIKIN PEKERJA PRODUKTIF, BUKAN RENTAN KENA PHK
Jakarta - Selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan
dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, pekan lalu.
"Pekerja harus memikirkan produktivitas, jangan memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih
berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (15/10/2020).
Tentu akan lebih produktif bagi buruh dan tentunya perusahaan untuk lebih memandang
manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam UU tersebut.
UU Cipta Kerja itu juga telah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka. Bahkan
jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini
tentunya menjadikan buruh lebih produktif.
Menurut Airlangga yang juga dipercaya sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat
ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu.
"PHK itu adalah langkah terakhir. Buruh tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK.
Karena PHK terjadi kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut," kata Airlangga Dia
mengungkapkan, dengan UU Cipta Kerja pemerintah hadir lewat JKP (Jaminan Kehilangan
Pekerjaan). Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan.
Bahkan pekerja yang terkena PHK setelah mengikuti pelatihan, menurut Airlangga bisa diberikan
akses untuk mencari pekerjaan lain. Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan
bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah
asuransi.
"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua," tegas Airlangga Hartarto.
Dia juga menambahkan dengan UU Cipta Kerja diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke
depan terus membaik.
"Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5-5,5 persen maka 2,5 juta masyarakat bisa
memperoleh lapangan kerja," ucap Airlangga.
Ke depan sektor digitalisasi juga diharapkan terus bertambah, seiring perkembangan teknologi.
"Digitalisasi di Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai 130 miliar dolar AS (sekitar 1914 triliun
rupiah). Tentu ini bisa menjadi pengungkit APBN," ungkap Airlangga.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyangkal tudingan Omnibus Law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja bakal mengeksploitasi waktu para pekerja. Dia menjelaskan, aturan
baru tersebut tidak mengubah porsi jam kerja seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni 40 jam per pekan.
Ketentuan ini pun berlaku sama bagi seluruh pekerja formal, baik yang bekerja 5 hari atau 6 hari
dalam sepekan.
"Waktu kerja itu tetep diatur sebagaimana Undang-Undang 13/2003. Isinya itu 7 jam sehari, dan
atau 40 jam untuk 6 hari kerja dalam satu minggu," jelasnya saat berbincang dalam podcast
YouTube milik Deddy Corbuzier, Rabu (14/10/2020).
203
