Page 23 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 23
wirausaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setelah RUU Cipta Kerja disetujui
oleh DPR untuk disahkan menjadi UU.
"Salah satu manfaat UU Cipta Kerja yakni memberikan kemudahan dalam pemberian izin kepada
pelaku UMKM" kata Reyna Usman, di Jakarta, Kamis (15/10).
Ia mengakui untuk mengatasi pasar kerja dan pengangguran, pemerintah harus memiliki upaya
percepatan penanggulangan pengangguran yang dapat segera menggerakkan perekonomian.
Meski begitu, semua pihak juga harus terlibat dalam perluasan kesempatan kerja.
"Perluasan kesempatan memerlukan komitmen bersama anak bangsa. Tidak hanya dilakukan
oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia industri, akademisi, dan to-koh-tokoh
masyarakat seperti pemuka agama menjadi sangat penting," katanya.
Perlindungan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menegaskan aspek perlindungan dan
penciptaan lapangan kerja bukan dua hal yang bisa dipertentangkan. Pelonggaran syarat-syarat
berusaha tidak berarti mengurangi perlindungan pekerja.
"UU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya. Meskipun ada saja
pihak-pihak yang bersikap apriori menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada
pengusaha," ujar Menaker.
Menaker mengamini bahwa hal-hal teknis yang belum diatur di UU Cipta Kerja harus dimasukkan
ke dalam peraturan pemerintah (PP) seperti jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT). Perlu ada batasan waktu diatur dalam PP setelah ada pembahasan bersama dengan
forum triparti antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.
"Segera setelah DPR menyerahkan UU itu kepada pemeri-nah, saya akan mengajak dialog lagi
tanpa henti kepada semua pihak," jelasnya.
Lebih jauh Menaker menjelaskan pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,9 juta orang
dan 3,5 jutanya adalah korban PHK. Padahal setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta penduduk
usia kerja baru dan total hampir 10 juta untuk tahun 2020 saja. ruf/N-3
22
