Page 299 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegas Said Iqbal dalam keterangannya,
Kamis (15/10).

Said Iqbal menambahkan, kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan
turunannya, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi
saja.

Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan,
tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, Said Iqbal mengatakan, buruh merasa dikhianati.
"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujarnya.

Said menambahkan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh
sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja. Ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam
menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan
konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga,
meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," pungkasnya.

Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah menjadi UU dalam rapat
paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai
Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi menolak, yakni
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out
dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Kuswandi Reporter : Gunawan Wibisono.

298