Page 300 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 300
Judul Wali Kota Malang Turut Bedah Omnibus Law
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/tugumalang/wali-kota-malang-turut-bedah-
omnibus-law-1uOVYB6MrVe
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 10:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mahfud MD (Menko Politik Hukum dan Keamanan RI) Pemerintah menghargai
demonstrasi atau unjuk rasa selama tidak melenceng dari cara menyampaikan aspirasi. Namun
bila anarkis, itu tidak dibenarkan karena dapat mengundang kerusakan dan kerugian bersama,
tentu tidak ditolerir
neutral - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri RI) Terkait dengan pengurangan perhitungan
uang pesangon dari 35 persen menjadi 25 persen, karena realitasnya selama ini hanya 7 persen
perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban di 35 persen itu. Sehingga untuk memberi
kepastian dan perlindungan harus dibuat yang mampu menjadi kunci pelaku usaha untuk
memenuhi kewajiban pesangon itu
neutral - Leonardus Simarmata (Kapolresta Malang Kota) Tinggal nanti bagaimana Peraturan
Pemerintahnya, segera dipercepat. Kita diberi waktu 2-3 bulan untuk menindaklanjuti hasil dari
Peraturan Pelaksanaan dalam peraturan-peraturan Walikota atau peraturan-peraturan yang
lainnya
neutral - Ir Sofyan Edi Jarwoko (Wakil Walikota Malang) Tinggal nanti bagaimana Peraturan
Pemerintahnya, segera dipercepat. Kita diberi waktu 2-3 bulan untuk menindaklanjuti hasil dari
Peraturan Pelaksanaan dalam peraturan-peraturan Walikota atau peraturan-peraturan yang
lainnya
Ringkasan
Wali Kota Malang ikut serta dalam rapat koordinasi (rakor) virtual bertajuk Sinergitas Kebijakan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Ngalam Command
Center, pada Rabu (14/10/2020). Dalam rakor tersebut, Menko Politik Hukum dan Keamanan
RI, Mahfud MD, menekankan agar setiap daerah mampu menyampaikan alasan dibuatnya
Omnibus Law kepada masyarakat dengan tepat. Bahwa faktor yang melatar belakangi
pembuatan UU Cipta Kerja ini, kata dia, tak lain karena UU sebelumnya dinilai menghambat izin
terkait pembukaan usaha dan tumbuh kembangnya investasi.
299
