Page 305 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara virtual dalam rangka
menyosialisasikan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Tito memahami muncul beragam pandangan dan pro kotra terkait Omnibus Law. ''Saya pikir ini
waktu yang baik untuk rekan-rekan juga bisa sharing memahami hal-hal yang pokok mengenai
UU tentang Cipta Kerja ini,'' kata Tito saat Rapat Sosialisasi Sinergitas Pembangunan Pusat dan
Daerah secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Selasa (13/10).

Mendagri mengatakan forum rapat bersama Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
pengurus asosiasinya merupakan momentum tepat untuk melakukan sosialisasi secara utuh.
''Rekan-rekan bisa melakukan langkah-langkah proaktif terhadap kelompok-kelompok yang
melakukan aksi, yang belum paham sehingga rekan-rekan memiliki amunisi untuk menjelaskan
kepada mereka," ujar Mendagri.

Mendagri mendengarkan tentang permasalahan mendasar dan sangat penting yang
melatarbelakangi perlunya UU Cipta Kerja ini, salah satunya masalah lapangan kerja.
Berdasarkan data angka pengangguran di Indonesia saat ini lebih kurang 6,9 juta penduduk,
sedangkan setiap tahun jumlah angkatan kerja baru terus bertambah sekitar 2,9 juta penduduk.

Mendagri Terus Ingatkan Pilkada Momentum Perang Total Lawan Covid-19 "(Kemudian)
pandemi global yang menghantam semua negara di dunia ini juga mengakibatkan terjadinya
dampak sosial, bukan hanya dampak kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi, intinya adalah
terjadi pengangguran baru di banyak semua negara termasuk Indonesia," kata Mendagri.

Tito menilai ekonomi Indonesia akan kuat apabila ditopang dengan angkatan kerja betul-betul
produktif. Untuk itu, bonus demografi Indonesia pada beberapa tahun mendatang harus betul-
betul dipersiapkan dan dikelola dengan baik agar bonus demografi tidak berubah menjadi
bencana demografi. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi salah satu
solusi dalam menjawab tantangan tersebut.

"Poin yang ingin saya sampaikan kita memiliki angkatan kerja yang besar, itulah bonus demografi
kita. Kita bisa menjadi negara yang kuat ekonomi kalau semua bekerja, angkatan kerja itu betul-
betul produktif. Tapi kalau mereka menganggur yang terjadi bukan bonus demografi yang
terjadinya adalah bencana demografi,'' kata Tito.

Mendagri melanjutkan kenapa malah menjadi bencana.'' Ya mereka menganggur, kalau
menganggur tidak ada kerjaan maka masalah sosial akan terjadi. Nah, oleh karena itulah, apa
solusinya? Solusinya ya buka lapangan kerja, agar mereka dari tidak bekerja menjadi bekerja,
dari tidak produktif menjadi produktif. Jawabannya cuma satu: buka lapangan kerja," kata
Mendagri.

Namun demikian, terdapat berbagai masalah dalam pembukaan lapangan kerja itu. Keterbatasan
anggaran negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, birokrasi terlalu panjang,
serta proses perizinan rumit menghambat dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk itu
perlu melibatkan pihak swasta dengan member kemudahan mereka berinvestasi.

Apalagi saat ini persaingan antarnegara menjadi semakin kuat dengan iklim kompetitif. Semua
negara berlomba-lomba untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Kalau
menguntungkan kenapa tidak, kalau yang merugikan tidak boleh. Semua negara berebut untuk
membuka investasi sepanjang menguntungkan negara kita," ujar Mendagri.

304