Page 307 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 307
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya tidak
akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan
komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan.
KSPI TOLAK TERLIBAT BAHAS ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya tidak
akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan
komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan.
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis
(15/10/2020).
Said mengatakan ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. Apabila pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya.
"Ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja," ujarnya.
Lanjutnya, menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, ia menegaskan buruh merasa
dikhianati.
"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujarnya. Ditambakan, tidak benar apa yang
dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.
Ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama,
akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah
maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi
atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan oleh buruh.
DPR RI sudah selesai melakukan penyuntingan terhadap UU Cipta Kerja yang disetujui pekan
lalu 5 Oktober 2020, dan siap mengirimkan UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman kepada
Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disahkan.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,
mengatakan pihaknya akan menunggu hingga diperoleh nomor resmi dari draf RUU yang telah
disahkan tersebut, kemudian akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kita tunggu dulu pengumuman resmi dari dpr dan pemerintah, takut berubah lagi," kata Said
kepada Rabu (14/10/2020).
Menurut KSPI, omnibus law UU Cipta Kerja ini merupakan UU yang cacat formil. Hal itu terlihat
dari mulai proses pembuatan draft yang diam-diam tanpa melibatkan partisipasi publik dan
tergesa-gesa dalam pengesahannya.
306
