Page 303 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 303
MENAKER : HANYA 7 PERSEN PERUSAHAAN YANG BAYAR PESANGON SESUAI UU
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan ketentuan pesangon yang tertera dalam
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sering kali tak dijalankan.
Pasalnya, hanya 7 persen dari perusahaan yang membayar pesangon pekerja sesuai dengan
ketentuan yang dimaksud.
"UU 13 Tahun 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali [besar
pesangon sebanyak 32 kali upah]. Namun, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti
ketentuan. Jadi UU itu artinya tidak implementatif," kata Ida Fauziyah, dikutip dari Tempo.co,
Kamis (15/10/2020).
Ida juga menyebutkan terdapat 27 persen dari perusahaan yang membayar sesuai dengan
kesepakatan tetapi di bawah ketentuan UU. "Seharusnya tidak boleh," katanya.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar
besar pesangon PHK pekerja sebesar 32 kali upah.
Berkaca dari fakta tersebut, Ida mengemukakan besaran pesangon di UU Cipta Kerja diturunkan
dengan prinsip memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja
atau buruh.
"Pemerintah tidak mau seperti itu, makanya diturunkan dengan adanya kepastian," tuturnya.
Terkait bagaimana memastikan pekerja atau buruh mendapatkan hak pesangonnya, ia
mengatakan akan ada ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan. Sanksi tersebut akan diatur
sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Ada nanti sanksinya diatur. Law enforcement ditegakkan," katanya. Sementara itu, menurut
Ida menyebutkan besaran pesangon yang di atur di dalam UU Ketenagakerjaan sebenarnya
merupakan kemampuan rata-rata besar pesangon perusahaan di seluruh dunia. Tetapi, faktanya
perusahaan belum mampu membayar.
Di dalam UU Cipta Kerja, disebutkan besar pesangon diberikan maksimal 25 kali upah dengan
skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan. Sisanya, enam kali melalui program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Secara total, besar pesangon di UU Cipta Kerja ini lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU Cipta kerja yang disahkan juga memperkenalkan skema baru terkait dengan jaminan sosial
ketenagakerjaan. Jaminan sosial tersebut diatur dalam JKP.
JKP ini diklaim tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lain yang telah ada seperti
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun (JP).
"Program JKP ini memiliki 3 manfaat yaitu cash benefit, vocational training [pelatihan kerja] dan
akses penempatan," ujar Ida.
302
