Page 301 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 301
WALI KOTA MALANG TURUT BEDAH OMNIBUS LAW
Wali Kota Malang ikut serta dalam rapat koordinasi (rakor) virtual bertajuk Sinergitas Kebijakan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Ngalam Command
Center, pada Rabu (14/10/2020).
Dalam rakor tersebut, Menko Politik Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD, menekankan agar
setiap daerah mampu menyampaikan alasan dibuatnya Omnibus Law kepada masyarakat
dengan tepat.
Bahwa faktor yang melatar belakangi pembuatan UU Cipta Kerja ini, kata dia, tak lain karena UU
sebelumnya dinilai menghambat izin terkait pembukaan usaha dan tumbuh kembangnya
investasi.
"Pemerintah menghargai demonstrasi atau unjuk rasa selama tidak melenceng dari cara
menyampaikan aspirasi. Namun bila anarkis, itu tidak dibenarkan karena dapat mengundang
kerusakan dan kerugian bersama, tentu tidak ditolerir," tegasnya.
Dia pun mencoba meluruskan beberapa poin yang banyak di soroti sebelumnya. Antara lain,
tidak benar jika Omnibus Law sampai menghilangkan hak cuti pekerja, menghilangkan UMP,
maupun memaksakan pondok pesantren harus berbadan hukum.
"Terkait dengan pengurangan perhitungan uang pesangon dari 35 persen menjadi 25 persen,
karena realitasnya selama ini hanya 7 persen perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban di
35 persen itu. Sehingga untuk memberi kepastian dan perlindungan harus dibuat yang mampu
menjadi kunci pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pesangon itu," ujarnya Tak jauh
berbeda, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menambahkan bahwa salah satu alasan
terciptanya UU Cipta Kerja adalah untuk mewadahi Bonus Demografi yang sedang dialami oleh
Indonesia. Alias banyaknya usia produktif yang memasuki masa kerja seperti freshgraduate.
Dimana, Bonus Demografi itu akan berganti menjadi Bencana Demografi apabila orang-orang di
usia produktif tidak mampu mendapatkan pekerjaan.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa dalam Omnibus Law ini,
memang ada beberapa UU yang dileburkan. Pihaknya juga diberi kesempatan untuk memberikan
masukan ke Pemerintah Pusat melalui Agenda Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) "Tinggal
nanti bagaimana Peraturan Pemerintahnya, segera dipercepat. Kita diberi waktu 2-3 bulan untuk
menindaklanjuti hasil dari Peraturan Pelaksanaan dalam peraturan-peraturan Walikota atau
peraturan-peraturan yang lainnya," ujarnya Bersama Sutiaji, ikut hadir Kapolresta Malang Kota,
Kombes Leonardus Simarmata; Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Arm Ferdian
Primadhona; Wakil Walikota Malang, Ir Sofyan Edi Jarwoko; Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota
Malang dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Tak hanya itu, turut hadir dalam rapat virtual tersebut antara lain Menteri Koordinator
Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H
Laoly.
Kemudian, juga hadir Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Menteri Keuangan, Sri Mulyani;
Perwakilan POLRI; Perwakilan Panglima TNI; Perwakilan Kejagung; Perwakilan Kepala BIN;
Gubernur se-Indonesia; Walikota/Bupati; dan Forkopimda se-Indonesia.(ads) Bedah Trailer
Omnibus Law Bedah Rumah 1602727486425507022 0 0 2020 (c) PT Dynamo Media Network
Version 1.1.296.
300
