Page 308 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 308
lanjutnya, dalam pengesahannya saat sidang Paripurna yang menurut Drajad Wibowo (ekonom)
diduga hanya kertas kosong, serta anggota DPR RI yang mengikuti sidang paripurna tersebut
tidak memegang RUU yang akan disahkan.
"Bahkan beredar info jumlah halaman UU yang berubah ubah, mulai 905 halaman, 1028
halaman, 1055 halaman, 1035 halaman, dan 812 halaman, sungguh menggelikan dan
memalukan "tontonan" yang disuguhkan DPR RI," ungkapnya.
Maka KSPI akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi akibat proses pembuatan UU
Cipta Kerja yang cacat formil tersebut. Disamping itu, pihaknya juga akan uji materiil UU Cipta
Kerja.
"Selain itu,buruh juga akan melanjutkan aksi-aksi yang terukur, terarah, dan konstitusional
menolak UU Cipta Kerja," ujarnya.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan alasan jumlah halaman draf UU Cipta
Kerja yang berubah-ubah, karena ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, maka margin kertas diganti menjadi ukuran Legal.
"Saya telepon Pak Sekjen, kenapa sudah keluar 1.032 halaman (1.035 halaman). Pak Sekjen
jawab, Pak (Azis) ini masih draf kasar. Masih diketik dalam posisi kertas, bukan sebagai Legal
Paper-nya," kata Azis.
Namun, setelah penyuntingan selesai mengikuti panduan legal oleh Sekjen dan jajaran, jumlah
halamannya resminya kini 812 halaman, termasuk di dalamnya adalah penjelasan UU Cipta
Kerja. UU secara resmi hanya 488 halaman.
Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad menilai Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja merupakan rencana besar Joko Widodo sejak awal menjadi Presiden
Indonesia. Namun omnibus law ini baru didengungkan satu tahun terakhir.
"Saya percaya ini adalah ide dari Jokowi. Saya kira omnibus law ini bagian dari cita-cita besar
Pak Jokowi," kata Saidiman dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi
Kepentingan Publik, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Berdasarkan teori yang dipelajarinya, ada tiga dasar yang bisa mempercepat transformasi
pembangunan ekonomi. Pertama aspek infrastruktur sebagai modal utama untuk keluar dari
jerat ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus membangun infrastruktur mulai dari jalan,
jembatan, tol, pelabuhan hingga bandara.
"Ini sudah dilakukan di periode pertama, infrastruktur dibangun untuk menggenjot ekonomi,"
kata Saidiman.
Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tak heran sejak awal periode kedua,
Presiden Jokowi mencanangkan 5 tahun ini periode pembangunan SDM melalui perbaikan dan
inovasi di dalam pendidikan, dan kesehatan yang dilakukan secara serius.
"Dua faktor ini yang sedang dilakukan di pemerintah," kata dia.
Namun, dua hal ini kata Saidiman belum cukup. Perlu ada aspek konstitusi yang mendukung
infrastruktur dan pembangunan SDM. Maka aspek ketiganya konstitusi yang dalam hal berwujud
undang-undang omnibus law.
307
