Page 309 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 309
Judul LBH Desak Polri Bentuk Subdit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/352966-lbh-desak-polri-
bentuk-subdit-khusus-tindak-pidana-ketenagakerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 09:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Citra Referandum (Pengacara LBH Jakarta) Harapannya dengan kuatnya sistem
penegakan hukum pidana ketenagakerjaan, ia dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha
dalam memenuhi hak-hak pekerja, memperkuat posisi tawar kelompok pekerja dalam
mempertahankan hak-haknya secara adil
Ringkasan
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Polri membentuk Sub Direktorat Khusus
Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI. Salah satu pengacara LBH Jakarta, Citra
Referandum, mengatakan unit baru ini perlu dibuat untuk memperkuat sistem penegakan hukum
pidana ketenagakerjaan sekaligus untuk mendorong adanya perlindungan maksimal hak-hak
pekerja.
LBH DESAK POLRI BENTUK SUBDIT KHUSUS TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Polri membentuk Sub Direktorat Khusus
Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI. Salah satu pengacara LBH Jakarta, Citra
Referandum, mengatakan unit baru ini perlu dibuat untuk memperkuat sistem penegakan hukum
pidana ketenagakerjaan sekaligus untuk mendorong adanya perlindungan maksimal hak-hak
pekerja.
Hal yang menjadi latar belakang dibentuknya Subdit Khusus Ketenagakerjaan itu ialah adanya
UU Cipta Kerja 2020. Hal itu supaya terdapat ketentuan hukum pidana ketenagakerjaan yang
memberikan jaminan perlindungan hukum pidana kepada pekerja yang dilanggar haknya.
Untuk informasi, UU Cipta Kerja (versi 812 halaman) telah menghapus beberapa tindak pidana
ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian
lagi, dialihkan menjadi sanksi administrasi. Penghapusan ini tentunya kian mengurangi upaya
perlindungan hak-hak pekerja.
308
