Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 328
UU CIPTAKER BUKA LAPANGAN KERJA LEWAT UMKM
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Heri Gunawan memastikan, strategi penciptaan
lapangan kerja melalui UU Cipta Kerja justru dengan memprioritaskan UMKM sebagai leading
sector.
Menurutnya, prioritas UMKM sebagai leading sector mengacu pada data bahwa kontribusinya
terhadap PDB mencapai 60,3 persen. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian
belum diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap pengembangan UMKM.
"Sejumlah masalah klasik masih menjadi persoalan yang membelit UMKM. Persoalan itu di
antaranya mengenai permodalan, perizinan, pemasaran, basis data, dan akses terhadap proyek-
proyek Pemerintah," kata Heri, Kamis (15/10/2020).
Diketahui, dalam UU Ciptaker bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, baru kemudian
disusul dengan peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan
termasuk peningkatan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
UU Ciptaker didesain untuk mengatasi sejumlah persoalan yang membelit UMKM selama ini. Ada
bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan untuk UMKM. Bab V, misalnya,
menjabarkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diberikan terhadap UMKM dan
koperasi. Khusus untuk UMKM normanya membentang dari Pasal 87 hingga Pasal 104.
"Jadi, di dalam Bab V ada 17 pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah
kemudahan lainnya juga terdapat pada pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas,
Ketenagakerjaan, dan lain-lain," jelasnya.
Perhatian terhadap UMKM dimulai dengan mengubah Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
UMKM yang mengatur kriteria.
Dalam regulasi lama itu kriteria UMKM hanya memuat kekayaan bersih. Oleh UU Ciptaker
diperluas dengan dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan
tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan,
kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
"Perluasan kriteria ini diharapkan makin banyak unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai
UMKM. Perizinan UMKM juga dipermudah. Bisa dilakukan secara daring maupun luring dengan
melampirkan KTP dan Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT)," paparnya.
"Pendaftaran secara daring akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha
secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk
semua kegiatan usaha," pungkas Kapoksi Gerindra di Baleg DPR ini.
327
