Page 329 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Serikat Buruh Tolak Aturan Turunan UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qi7z37384/serikat-buruh-tolak-aturan-
turunan-uu-ciptaker
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-10-15 08:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Karena buruh menolak
Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, maka dengan demikian 32
federasi konfederasi serikat buruh termasuk KSPI tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan
turunan UU Cipta Kerja

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kalau pemerintah kejar
tayang lagi dalam membuat aturan turunannya dan dugaan serikat buruh hanya sebagai stempel
atau alat legitimasi saja, mungkin saja cepat selesai

positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng
berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang
Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja
positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan
turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua

Ringkasan

Draf UU Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya dikirimkan DPR RI ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
pada Rabu (14/10) kemarin, lebih dari sepekan setelah disahkan. Serikat buruh menyatakan
tetap tak menerima dan menolak aturan turunan yang bakal dibuat untuk melangkapi Ciptaker.

"Karena buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, maka
dengan demikian 32 federasi konfederasi serikat buruh termasuk KSPI tidak akan terlibat dalam
pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/10) pagi.

328