Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 43
Judul Polemik UU Cipta Kerja
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-16 04:29:00
Ukuran 238x257mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 196.350.000
News Value Rp 589.050.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memicu aksi unjuk rasa buruh di sejumlah
daerah.
Mereka menolak UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan yang dipandang
mengorbankan kepentingan buruh.
Berikut catatan singkat atas sejumlah isu krusial di UU Cipta Kerja, yang boleh jadi ke depannya
akan memantik persoalan baru.
POLEMIK UU CIPTA KERJA
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memicu aksi unjuk rasa buruh di sejumlah
daerah.
Mereka menolak UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan yang dipandang
mengorbankan kepentingan buruh.
Berikut catatan singkat atas sejumlah isu krusial di UU Cipta Kerja, yang boleh jadi ke depannya
akan memantik persoalan baru.
Ketentuan PHK
Isu krusial pertama adalah terkait ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan
PHK versi UU Cipta Kerja antara lain: karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
pemisahan perusahaan, efisiensi, perusahaan tutup karena rugi, force ma-jeure, perusahaan
dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan pailit.
Selain itu, alasan perusahaan merugikan pekerja, pekerja mengundurkan diri, pekerja mangkir
dan melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, pekerja memasuki pensiun, dan
beberapa alasan lainnya.
Secara konsep, alasan PHK versi UU Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003). Perbedaannya terletak pada sejumlah persyaratan
42
