Page 83 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 83
Ringkasan
DPRD Jatim, Gelombang Unjuk Rasa penolakan Omnibus Law di DPRD Jawa Timur belum
berhenti. Penolakan UU Cipta Kerja kali ini datang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
(GMBI) Jawa Timur, Kamis (15/10) kemarin. Mereka menyorot sejumlah pasal yang
memberatkan kalangan bawah, khususnya kluster tenaga kerja. GMBI berpendapat, seharusnya
para partai dapat membuka nurani untuk ikut menolak UU tersebut.
DPRD JATIM MASIH TERIMA GELOMBANG PENOLAKAN OMNIBUS LAW
DPRD Jatim, Gelombang Unjuk Rasa penolakan Omnibus Law di DPRD Jawa Timur belum
berhenti. Penolakan UU Cipta Kerja kali ini datang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
(GMBI) Jawa Timur, Kamis (15/10) kemarin.
Mereka menyorot sejumlah pasal yang memberatkan kalangan bawah, khususnya kluster tenaga
kerja. GMBI berpendapat, seharusnya para partai dapat membuka nurani untuk ikut menolak UU
tersebut.
Seperti halnya yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Kehadiran mereka pun
diterima oleh Perwakilan Fraksi Demokrat Hartoyo dan Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN),
Lilik Hendarwati serta Mathur Husyairi.
"Kami terharu, masih ada Fraksi di DPR yang menolak. Ini sebuah anugrah, memiliki rekan untuk
memperjuangkan ini," kata Ketua Wilayah Teritorial (Wilter) GMBI Jatim, Sugeng di hadapan
para Anggota dewan.
"Ini membuktikan bahwa Gusti Allah mboten sare (Allah tidak tidur). Di saat semua (Fraksi)
tertidur lelap, Allah masih membangun nurani beberapa Partai untuk bersama kami," kata
Sugeng melanjutkan.
Sugeng melanjutkan, sudah sepatutnya para partai menolak UU yang kini menimbulkan polemik
tersebut. "Produk hukum ini dibuat secara kejar tayang demi mementingkan para kapitalis,"
katanya.
"Kami sebagai perwakilan kaum buruh, nelayan, dan masyarakat bawah lainnya menerima
banyak keluhan. Draf UIU ini tidak manusiawi, kami menerima dampaknya secara langsung,"
katanya.
Tak hanya klaster ketenagakerjaan, pihaknya juga menyorot aspek lain. Seperti halnya, profesi
paranormal tercantum sebagai salah satu pilihan dalam jasa pelayanan kesehatan medis.
Kemudian, juga soal lingkungan. Misalnya, diperbolehkannya pembukaan lahan dengan cara
dibakar. "Apapun yang terjadi kami berharap Fraksi Demokrat bersama PKS harus setia
mengawal kehendak masyarakat," katanya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Jatim, Hartoyo pun menerima aspirasi tersebut. Selaras dengan
keinginan GMBI Jatim, politisi Demokrat tegas menolak UU tersebut.
"Kami mengira demo sudah selesai, dua tiga hari saja. Ternyata, gelombang penolakan masih
terus berdatangan, dan ini sudah ketiga kalinya kami menerima massa yang ada di DPRD Jatim,"
kata Hartoyo.
"Besarnya penolakan ini menjadi atensi dan perjuangan kami. Jangan khawatir, kami akan selalu
hadir bersama rakyat," katanya.
82
