Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 107
PERPANJANG LARANGAN PENEMPATAN PMI, KEPALA BP2MI KECEWA ATAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH TAIWAN
Jakarta, Menanggapi kebijakan pemerintah Taiwan memperpanjang larangan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) masuk ke negaranya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan kekecewaannya
atas keputusan pemerintah Taiwan tersebut.
"Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat
tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," ujar Benny saat ditemui di kantor
BP2MI, Kamis (17/12/2020).
Seperti diketahui, pemerintah Taiwan melakukan penghentian sementara bagi penempatan PMI
selama 14 hari mulai tanggal 4-17 Desember 2020, karena ditemukannya 85 PMI yang
terkonfirmasi positif saat berada di Taiwan.
Untuk itu, BP2MI membentuk tim supervisi yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk melakukan investigasi terhadap penerapan
protokol kesehatan oleh PMI dan 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
yang di- suspend .
"Pemerintah Indonesia sangat menyesal dengan adanya 85 kasus PMI yang positif Covid-19 di
Taiwan yang diduga ditempatkan oleh 14 P3MI. Hal ini dapat mencerminkan adanya asumsi
bahwa masih terdapatnya kekurangan atau tidak diimplementasikannya protokol kesehatan oleh
pelaksana penempatan PMI. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk
melakukan supervisi pelaksanaan protokol kesehatan di Balai Latihan Kerja atau asrama milik 14
P3MI," jelas Benny.
Dari investigasi tersebut, lanjut Benny dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat 12 P3MI yang telah
melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan 2 P3MI lainnya
masih belum melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan.
"12 P3MI telah melakukan protokol kesehatan, sedangkan 2 P3MI lainnya yaitu PT Vita Melati
Indonesia dan PT Sentosa Karya Aditama masih direkomendasikan untuk dilakukan penghentian
sementara sampai dengan kedua P3MI tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang
dianjurkan," terang Benny.
Benny menambahkan, upaya investigasi ini dilakukan karena pemerintah Indonesia serius dalam
menangani Covid-19, dan keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.
"Jika memang P3MI terbukti melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan tes PCR kepada
PMI sebelum berangkat ke negara penempatan, BP2MI tentu akan merekomendasikan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mencabut izinnya. Untuk itu kami berharap
pemerintah Taiwan dapat mempertimbangkan hasil investigasi dari pemerintah Indonesia",
pintanya.
Sumber:BeritaSatu.com.
106
