Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

KEPALA BP2MI KECEWA KEPUTUSAN TAIWAN PERPANJANG LARANGAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Pemerintah Taiwan kembali
memperpanjang larangan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai batas waktu yang
tidak ditentukan. Hal tersebut diumumkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani.

Menanggapi hal tersebut Benny Rhamdani menyatakan kekecewaannya atas keputusan
pemerintah Taiwan. "Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi
keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," ujar
Benny dalam keterangannya, Jumat (17/12/2020).

Seperti diketahui, pemerintah Taiwan melakukan penghentian sementara bagi penempatan PMI
selama 14 hari mulai tanggal 4-17 Desember 2020, karena ditemukannya 85 PMI yang
terkonfirmasi positif saat berada di Taiwan .
Untuk itu, BP2MI membentuk tim supervisi yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Ketenagakerjaan, untuk melakukan investigasi terhadap penerapan protokol
kesehatan oleh PMI dan 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang di
suspend.
"Pemerintah Indonesia sangat menyesal dengan adanya 85 kasus PMI yang positif Covid-19 di
Taiwan yang diduga ditempatkan oleh 14 P3MI," kata Benny.

"Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan supervisi
pelaksanaan protokol kesehatan di Balai Latihan Kerja atau asrama milik 14 P3MI," jelas Benny.

Temuan 85 Pekerja Migran Indonesia yang terkonfirmasi Covid-19 di Taiwan mencerminkan
adanya asumsi bahwa masih terdapatnya kekurangan atau tidak diimplementasikannya protokol
kesehatan dalam pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Karena itu, pihaknya pun segera melakukan investigasi.

Dari investigasi tersebut, lanjut Benny dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat 12 P3MI yang telah
melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah.

Sedangkan 2 P3MI lainnya masih belum melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan.

"12 P3MI telah melakukan protokol kesehatan, sedangkan 2 P3MI lainnya yaitu PT. Vita Melati
Indonesia dan PT. Sentosa Karya Aditama masih direkomendasikan untuk dilakukan penghentian
sementara sampai dengan kedua P3MI tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang
dianjurkan," kata Benny.

Benny menambahkan, upaya investigasi ini dilakukan karena pemerintah Indonesia serius dalam
menangani Covid-19, dan keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.
Jika P3MI terbukti melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan tes PCR kepada PMI
sebelum berangkat ke negara penempatan, BP2MI akan merekomendasikan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencabut izinnya.

"Untuk itu kami berharap pemerintah Taiwan dapat mempertimbangkan hasil investigasi dari
pemerintah Indonesia," ujarnya.

108