Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

saat membuka Rapat Koordinasi BLK Komunitas Tahap III Tahun 2020 di Samarinda, Kalimantan
Timur, Rabu (16/12/2020) malam.
Kedua, tantangan level nasional, menurut Anwar, kehadiran BLK Komunitas akan menghadirkan
ruang-ruang peningkatan ekonomi masih terbuka lebar. Indonesia sangat berpotensi menjadi
negara besar, asalkan dapat menjawab bonus demografi menjadi bonus ekonomi. "Bagaimana
caranya? Kita dorong BLK-BLK Komunitas untuk bisa mengisi ruang-ruang bagi kebutuhan yang
namanya perusahaan yang ada di sekitar lokasi BLK Komunitas. Bahkan lulusan BLK komunitas
pun bisa didorong menjadi wirausaha mandiri," katanya.

Ketiga, level internasional, yakni dengan memberikan suplai, terutama bagi kebutuhan serapan
tenaga kerja di level internasional. Direktur Jenderal Binalattas, Budi Hartawan, menyatakan,
tujuan utama pembangunan BLK Komunitas adalah agar Indonesia memiliki tenaga kerja
terampil yang berkualitas dan berdaya saing, dalam jumlah yang memadai yang tersebar atau
merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Budi, dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing,
maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju dan menjadi negara dengan ekonomi
terbesar ke-7 pada tahun 2030 dan ke-4 pada tahun 2050. BLK Komunitas sendiri merupakan
terobosan Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak 2017. Hingga 2019, telah berdiri 1.113
lembaga di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2020, Kemnaker menargetkan membangun 1000
BLK Komunitas.
Penyebaran BLK Komunitas yang sebelumnya difokuskan untuk lembaga pendidikan keagamaan,
saat ini mulai memperluas penyebarannya melalui peran dari serikat pekerja/serikat buruh dan
komunitas masyarakat lainnya. "Pengembangan BLK Komunitas merupakan salah satu bentuk
komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka pembinaan terhadap Balai Latihan
Kerja Komunitas yang sudah beroperasi agar dapat berkembang, mandiri, dan optimal," kata
Budi.

Hadir pada pembukaan Rakor BLK Komunitas Tahap III Tahun 2020 ini yaitu sejumlah Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
Kadisnaker Kalimantan Timur.

112