Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 126
"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen. Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami
kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelasnya.
Ida membeberkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data
rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi, maka Bank Penyalur
akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah.
Kemudian di tahapan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung sejak pertengahan
November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
Elemen Buruh Kembali Demo, Tolak UU Cipta Kerja dan Minta Upah Buruh Naik November 2020,
BPS Catat Upah Tani dan Buruh Bangunan Turun 0,36 Persen Menaker Ida Fauziyah: Pekerja
yang Masuk pada 9 Desember 2020 Berhak atas Upah Kerja Lembur "Berdasarkan rekomendasi
KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan
pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat
sasaran," katanya.
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," imbuh Ida Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan
akuntabel, Kemnaker telah meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegas dia.
125
