Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 155

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, dalam momentum tersebut
              Tim  Serap  Aspirasi  menerima  394  peserta  acara,  yang  berasal  dari  sejumlah  organisasi
              kemahasiswaan dan atau masyarakat.

              Di antaranya, perwakilan PKC PMII Kalsel, Badiko HMI Kalsel dan Kalteng, DPD GMNI Kalsel, PW
              KAMMI Kalsel, DPD GMKI Kalsel, DPD KMHDI Kalsel BEM UIN Antasar, BEM ULM Banjarmasin,
              BEM UNISKA Banjarmasin, BEM UM Banjarmasin, dan PC IMM Kota Banjarmasin.

              "Pada acara tersebut, Siswanto Rowali, akademisi dari ULM Banjarmasin menyatakan bahwa
              adanya  kekhawatiran  masyarakat  sehubungan  isu  ketenagakerjaan  pada  UU  Cipta  Kerja.
              Khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang ditakutkan akan mencederai hak-hak pekerja,"
              terang siaran pers Tim Serap Aspirasi.

              Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IMM, Najih Prastiyo yang juga sebagai anggota
              Tim Serap Aspirasi mengatakan, peraturan turunan akan lebih memperjelas bahwa UU Cipta
              Kerja justru mengusung perbaikan di sektor ketenagakerjaan.
              "Dalam UU Cipta Kerja ada ketentuan baru yang pro pekerja, misalnya di dalam Pasal 61A UU
              Cipta Kerja diatur bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh
              kontrak dalam hal berakhirnya hubungan kerja," ungkapnya.

              Selain  Najih,  Ketua  Tim  Serap  Aspirasi,  Franky  Sibarani,  memastikan  masukan  dari  seluruh
              masyarakat terkait perbaikan sisitem ketenagakerjaan akan dipertimbangkan.

              "Aspirasi-aspirasi dalam menyempurnakan RPP Ketenagakerjaan, sangat diharapkan," tuturnya.

              Hingga  saat  ini,  Tim  Serap  Aspirasi  terus  membuka  kanal  masukan  dari  masyarakat  melalui
              bit.ly/tsakirimaspirasi, terkait proses penyusunan aturan turunan UU Ciptaker yang mencakup
              40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
              Saat mengisi formulir online, terdapat 11 klaster yang dapat dipiilih sesuai dengan ketentuan UU
              Cipta Kerja. Selain dengan mengisi form online itu, aspirasi juga bisa disampaikan via email ke
              [email protected]. Atau disampaikan dalam surat yang bisa dikirim atau diantar langsung ke
              kantor Sekretariat Tim Serap Aspirasi.

              EDITOR:  AHMAD  SATRYO  Tag:  UU  CIPTA  KERJA  TIM  SERAP  ASPIRASI  BANJARBARU
              KALIMANTAN TIMUR.





























                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160