Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 151
Kata Ida, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung sejak
pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi
kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran. "Berdasarkan rekomendasi KPK, kami
bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan
data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah
meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegas dia.
Data Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2020 Program bantuan subsidi gaji/upah telah dimulai
sejak Agustus 2020 dengan target 15,7 juta pekerja/buruh. Namun setelah dilakukan verifikasi
serta validasi data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker, maka hanya 12,4
juta pekerja/buruh yang dinyatakan berhak menerima bantuan tunai dari pemerintah.
"Oleh sebab itu, anggaran kami kembalikan kepada Bendahara Negara dan dimanfaatkan bagi
Subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi yakni Kemendikbud maupun
Kemenag," ujar dia.
Bila dilihat profil penerimanya, rata-rata memiliki gaji di kisaran Rp 3 juta. Penerima bantuan
subsidi gaji/upah berdasarkan provinsi yang paling banyak antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu, data juga menunjukkan
sebanyak 413.649 perusahaan, pegawainya menerima bantuan subsidi gaji/upah.
"Total bantuan yang diberikan kepada masing-masing pekerja adalah Rp 600.000 selama empat
bulan atau total sebesar Rp 2,4 juta. Diserahkan melalui dua gelombang/termin, dimana setiap
termin sebesar Rp 1,2 juta. Termin pertama diserahkan pada periode September-Oktober 2020,
sedangkan termin II pada periode November-Desember 2020, yang mana penyaluran termin II
saat ini masih berjalan," tuturnya.
Menaker Ida berharap, dengan adanya bantuan subsidi gaji/upah maupun keseluruhan program
pemulihan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini, dapat mendorong roda
pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020, keluar dari zona resesi.
"Terakhir, saya berpesan jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita berdoa
memohon kepada Allah SWT agar Covid-19 ini segera diangkat dari bumi Indonesia,"
pungkasnya.
150
