Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 174
KERJA SAMA KEMENAKER DAN KPK JAGA BANTUAN SUBSIDI UPAH
Bantuan Subsidi Upah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi para
pekerja. Dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi ini, pemerintah
mengucurkan berbagai jenis bantuan dan subsidi, salah satunya, adalah Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Bantuan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi para
pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pelaksanaan BSU ini dilakukan secara
transparan dan akuntabel. Untuk itu, Kemenaker mengundang lembaga eksternal seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama. Berdasarkan data
Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah menyentuh Rp 27,96 triliun
atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran. Ida juga meyakinkan bahwa tidak ada dana
bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau berbelok ke pihak lain yang tidak
bertanggung jawab.
"Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemenaker," ujar Ida.
Pernyataan Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran BSU
yang melibatkan dana dalam jumlah besar. Dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas Program
Bantuan Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12), Ida menyebut penyaluran BSU ini
akan diterima ke rekening masing-masing penerima.
"Rekening itu sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang
itu mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan," ujar Ida.
Ia juga menegaskan bahwa sumber dana BSU adalah anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) tahun 2020 dengan landasan hukum yang kuat. Ida juga menampik anggapan bahwa
BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja yang dikembalikan.
"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang
diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Ida.
Ida menambahkan, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran BSU. Pada
pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemenaker bersama dengan BPJS TK
menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data penerima.
"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran,"
kata Ida.
Ditegaskannya lagi bahwa seluruh proses pencairan BSU dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Apabila ada dana retur atau kembali maka otomatis akan dikembalikan ke kas negara.
Ia memastikan tidak ada penyelewengan dana bantuan kepada masyarakat.
Memang, pada pelaksanaannya, BSU ini tak selamanya mulus. BPJS mencatat ada sekitar
154.887 rekening bermasalah yang menghambat penyaluran BSU. Meski ada hambatan di sana-
sini dan butuh waktu, BSU akan terus diupayakan bisa menjangkau seluruh masyarakat yang
membutuhkan.
173
