Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

REALISASI BANTUAN SUBSIDI GAJI CAPAI 98,94 PERSEN PER 14 DESEMBER 2020

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah melaporkan realisasi Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji hingga 14 Desember 2020 sudah mencapai Rp 27,96 triliun.
Angka tersebut mencapai 93,94 persen dari target.

"Kami informasikan saat ini penyaluran BSU telah sampai pada termin II. Adapun penyaluran
BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah mencapai Rp 27,96 triliun,
93,94 persen," kata Ida dalam konferensi pers Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah,
Kamis (17/12/2020).

Menurutnya jika dilihat per termin, termin pertama sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang
(98,86 persen) dengan nilai sebesar Rp 14,71 triliun. Termin kedua sudah tersalurkan kepada
11,04 juta orang atau 89 persen dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun.

Menaker Ida mengakui dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen, karena pada
termin pertama berdasarkan laporan Bank Penyalur terdapat sejumlah data rekening yang
bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur.

"Atas adanya rekening retur tersebut, kami kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk
diperbaiki kembali. BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data
tersebut," ujarnya.

Setelah data tersebut diperbaiki, maka Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyalurkan ke
rekening penerima, yang hingga saat ini masih berlangsung proses penyalurannya. Sedangkan
pada termin kedua, saat ini masih dalam proses penyaluran.

Perlu diketahui sebelum termin kedua disalurkan pada pertengahan November kemarin,
berdasarkan rekomendasi KPK, Kemnaker bersama BPJS Ketengakerjaan berkoodinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data.

"Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran. Alhamdulillah
setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang proses nya masih
berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran hingga akhir
Desember," ungkapnya.

Demikian untuk memastikan program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, Kemnaker
meminta pendampingan dari BPK, BPKP, KPK. Dirinya mengatakan Kemnaker di audit oleh BPK
dan BPKP, dan di monitor oleh KPK.

"Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur
seluruhnya harus dikembalikan ke kas Negara," tegasnya.

Adapun memastikan BSU tepat sasaran, selain pemadanan dengan data pajak tadi, Kemnaker
juga melakukan monitoring dan evaluasi, serta dalam beberapa kesempatan dirinya terjun
langsung untuk mengecek dan bertemu para penerima BSU.

"Alhamdulillah dari yang saya temui, para penerima BSU tersebut memang pekerja/buruh yang
sesuai kriteria," pungkasnya.

176