Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 180

Pada termin pertama, Ia mengatakan subsidi gaji sudah diterima oleh 12,26 juta orang (98,86
              persen)  senilai  Rp14,71  triliun.  Sebaliknya,  bantuan  subsidi  gaji  pada  termin  kedua  telah
              tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) senilai Rp13,2 triliun.

              "Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU [bantuan subsidi upah] telah sampai pada
              gelombang/termin II. Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa
              realisasi BSU sudah mencapai Rp27,96 triliun (93,94 persen)," ujarnya, dikutip dari keterangan
              resminya, Rabu (16/12/2020).

              Kendati demikian, ia menjelaskan secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi gaji
              belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang
              bermasalah sehingga penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.

              "Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen. Pada termin pertama,
              berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
              dapat  ditransfer  sehingga  mengakibatkan  retur.  Atas  adanya  rekening  retur  tersebut,  kami
              kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelas dia.

              Setelah  itu,  kata  Menaker  Ida,  BPJS  Ketenagakerjaan  memiliki  mekanisme  sendiri  terkait
              perbaikan data rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi, maka
              bank penyalur akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji.
              Sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung sejak pertengahan
              November  2020,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memberikan  rekomendasi  kepada
              Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu oleh
              Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

              "Berdasarkan  rekomendasi  KPK,  kami  bersama  BPJS  Ketenagakerjaan  berkoodinasi  dengan
              Ditjen  Pajak  untuk  melakukan  pemadanan  data.  Upaya  ini  dilakukan  semata-mata  untuk
              meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.







































                                                           179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185