Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 187
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah
meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegas dia.
Untuk kelanjutan di tahun 2021, Menaker Ida mengatakan bahwa pihaknya masih akan
mendiskusikan dengan KPC PEN.
"Lebih lanjut terkait kebijakan BSU di tahun 2021, saat ini masih dalam tahap diskusi
pembahasan di tingkat Komite PEN. Kemnaker tentu siap mendukung program yang sangat baik
ini kembali muncul tahun depan. Kita persiapkan desain kebijakannya bersama-sama," lugasnya.
Program bantuan subsidi gaji/upah telah dimulai sejak Agustus 2020 dengan target 15,7 juta
pekerja/buruh. Namun setelah dilakukan verifikasi serta validasi data yang diserahkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan ke Kemnaker, maka hanya 12,4 juta pekerja/buruh yang dinyatakan berhak
menerima bantuan tunai dari pemerintah
"Oleh sebab itu, anggaran kami kembalikan kepada Bendahara Negara dan dimanfaatkan bagi
Subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi yakni Kemendikbud maupun
Kemenag," ujar dia.
186
