Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

Ringkasan

Bantuan pemerintah berupa BLT subsidi gaji/upah (BSU) merupakan salah satu upaya
pemerintah memulihkan perekonomian nasional serta mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi
yang lebih dalam akibat pandemi Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan
hingga 14 Desember 2020, total penyaluran BLT subsidi gaji sejak termin pertama hingga termin
kedua telah mencapai 93,34% atau tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun.

BLT SUBSIDI GAJI BELUM CAIR 100%, BEGINI PEMBELAAN MENAKER

Bantuan pemerintah berupa BLT subsidi gaji/upah (BSU) merupakan salah satu upaya
pemerintah memulihkan perekonomian nasional serta mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi
yang lebih dalam akibat pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan hingga 14 Desember 2020, total penyaluran
BLT subsidi gaji sejak termin pertama hingga termin kedua telah mencapai 93,34% atau
tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun.

Pada termin pertama, lanjut Menaker, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86%)
dengan nilai sebesar Rp14,71 triliun. Sedangkan bantuan subsidi gaji pada termin kedua, telah
tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89%) dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun.

"Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada gelombang/termin II.
Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah
mencapai Rp 27,96 triliun (93,94%)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis
(17/12/2020).

Menaker Ida menjelaskan, secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi/upah belum
mencapai 100%. Hal ini disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang bermasalah,
sehingga penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.

"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100%. Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami
kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelas dia.

Setelah itu, kata Menaker Ida, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait
perbaikan data rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi, maka
Bank Penyalur akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah.

Lebih lanjut, kata Menaker Ida, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah
berlangsung sejak pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memberikan rekomendasi kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan
data penerima dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran

"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk
meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.

"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
185