Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 205
Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk menerapkan 50% dari total karyawan untuk work form
home (WFH) atau bekerja dari rumah dengan batasan jam operasional pukul 19.00 WIB.
Ingub 64/20 menginstruksikan SKPD Ibu Kota untuk mengendalikan kegiatan masyarakat saat
perayaan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 .
Sekda DKI Jakarta diminta memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pencegahan Covid-
19 di masa libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Asisten Sekda diminta mengoordinasikan SKPD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan warga
saat Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru).
"Para wali kota/bupati diinstruksikan untuk mengendalikan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan Covid-19 di masa libur panjang Nataru di wilayahnya masing-masing," demikian
Ingub 64/20 yang diterbitkan Anies, Kamis (17/12/2020).
Para wali kota/bupati juga diminta berkoordinasi kepada camat dan lurah, hingga Satpol PP
untuk menyosialisasikan protokol kesehatan kepada warga.
Kepala BKD diminta untuk menerapkan 50% PNS dan pegawai BUMD Ibu Kota WFH saat libur
Nataru. Kemudian, ASN DKI Jakarta juga diminta untuk tidak berpegian ke luar kota selama libur
Nataru.
Ingub 64/20 juga menginstruksikan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
memastikan kesiapsiagaan petugas di daerah rawan kebakaran, hingga penyemprotan
disinfektan untuk lokasi perkantoran, wisata, dan fasilitas umum selama libur Nataru.
"Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku
usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab warung makan, kafe, rumah makan,
restoran, bioskop, dan kawasan wisata selama libur Nataru," ujar Anies dalam Ingubnya.
Disparekraf diminta menerapkan jam operasional paling lama pukul 21.00 WIB. Sementara itu,
khusus pada 24-27 Desember, dan 31 Desember sampai dengan 3 Januari batasan jam
operasional paling lama pukul 19.00 WIB. Khusus bioskop, jam tayang paling lama juga pukul
19.00 WIB.
"Membatasi jumlah pungunjung 50% paling banyak dari total kapasitas," ucap Anies dalam
Ingub itu.
Anies juga meminta Kadishub DKI Jakarta untuk menerapkan warga yang keluar masuk Jakarta
untuk menyertakan hasil rapid test antigen kepad pelaku perjalanan.
Kepala Dinas Kesehatan diminta untuk menyiapkan penambahan kapasitas tempat tidur dan
ruang isolasi, serta memastikan ketersediaan alat kesehatan serta SDM dengan cepat saat
Nataru.
Baca Juga : Ini Isi Lengkap Instruksi dan Seruan Anies Baswedan Terkait Pengetatan PSBB
Anies juga meminta para camat dan lurah untuk memantau dan menyosilisasikan penerapan
protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing saat Nataru.
204
