Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 206
Judul Tidak 75%, Anies Putuskan Jumlah Karyawan WFH Tetap 50%
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Antisipasi Penyebaran Virus Corona
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/megapolitan/369648/tidak-75-anies-
putuskan-jumlah-karyawan-wfh-tetap-50
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-17 10:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya juga minta Pak Gubernur meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul
19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan
Ringkasan
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan dua payung hukum baru guna
mengendalikan mobilitas masyarakat Ibu Kota selama libur Natal dan Tahun Baru. Kedua payung
hukum tersebut ialah Intruksi Gubernur No 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian,
serta Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat.
TIDAK 75%, ANIES PUTUSKAN JUMLAH KARYAWAN WFH TETAP 50%
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan dua payung hukum baru guna
mengendalikan mobilitas masyarakat Ibu Kota selama libur Natal dan Tahun Baru. Kedua payung
hukum tersebut ialah Intruksi Gubernur No 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian,
serta Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat.
Namun, tidak seperti permintaan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PC-PEN) Luhut Binsar Panjaitan agar jumlah karyawan yang bekerja di rumah
atau work from home (WFH) ditingkatkan hingga 75%, Anies, dalam Sergub dan Ingub tersebut,
menetapkan agar jumlah karyawan yang WFH adalah 50%.
Dalam Ingub 64/2020, perintah itu tercantum dalam tugas pokok Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi DKI yang ditugaskan menetapkan protokol kesehatan di perkantoran
dengan ketentuan jumlah karyawan yang WFH adalah 50% dan menetapkan jam operasional
paling lama sampai pukul 19.00 WIB kecuali pada pelayanan yang melaksanakan fungsi
kedaruratan.
205
