Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

TOTAL PENYALURAN BSU CAPAI 93,34 PERSEN, DKI, JABAR DAN JATENG
TERBANYAK MENERIMA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan hingga 14 Desember 2020 total penyaluran
bantuan subsidi gaji/upah (BSU) sejak termin I hingga termin II telah mencapai 93,34 persen
atau tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun. Bila dilihat profil penerimanya, rata-rata memiliki gaji
di kisaran Rp 3 juta.

Sementara itu penerima bantuan subsidi gaji/upah berdasarkan provinsi paling banyak antara
lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Data juga
menunjukkan 413.649 perusahaan, pegawainya menerima bantuan subsidi gaji/upah. BSU
merupakan salah satu upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional serta
mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi akibat pandemi Covid-19.

Menaker menjelaskan pada termin I tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan
nilai Rp14,71 triliun. Termin II tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai
Rp13,2 triliun. "Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada termin II.
Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi Rp 27,96
triliun (93,94 persen)," ujarnya via video pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9
(FMB9) di Jakarta, Rabu (16/12).

Secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi/upah belum mencapai 100 persen
lantaran terkendala sejumlah data rekening penerima bermasalah, sehingga penyalurannya
terhambat, terutama pada termin I. "Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai
100 persen. Pada termin I terdapat sejumlah data rekening bermasalah dan tidak dapat
ditransfer sehingga mengakibatkan retur," jelas dia.

BSU Gelombang Terakhir Diserahkan BPJAMSOSTEK Ke Kemnaker Setelah itu, kata Menaker Ida,
BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme terkait perbaikan data rekening penerima
bermasalah. Sebelum melanjutkan penyaluran pada termin II sejak pertengahan November
2020, KPK memberikan rekomendasi kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk
memadankan data penerima dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
Keuangan.

Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya melakukan monitoring serta evaluasi untuk
memastikan agar penyaluran tepat sasaran. Berdasarkan rekomendasi KPK, BPJS
Ketenagakerjaan dan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data agar BSU tepat sasaran.
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," lanjut Menaker.

Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker meminta
pendampingan dari BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegas dia.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan ada sejumlah
rekening penerima subsidi gaji/upah yang bermasalah, sehingga mereka belum mendapat
bantuan sejak termin I meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima. Pihaknya akan terus
memperbaiki rekening bermasalah. "Tim kami di seluruh Indonesia bergerak cepat menghubungi
seluruh pihak untuk bisa dilakukan perbaikan tentunya segera akan kita serahkan kepada
Kemnaker," katanya.

200