Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 198
Ringkasan
Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak
pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemberian Bantuan Subsidi
Gaji/Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Program ini diharapkan mampu menyokong
perekonomian pekerja sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga sekaligus
menggerakkan roda perekonomian nasional.
DUKUNG PEKERJA, PEMERINTAH REALISASI BSU CAPAI 93,94 PERSEN
JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional yang
terdampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemberian Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Program ini diharapkan mampu menyokong
perekonomian pekerja sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga sekaligus
menggerakkan roda perekonomian nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengungkapkan berdasarkan data per 14
Desember 2020, realisasi BSU telah menyentuh Rp27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu
sebesar Rp29,85 triliun. Rinciannya, penyaluran BSU pada termin pertama mencapai Rp14,71
triliun.
"Angka ini berhasil menyentuh 12,26 juta pekerja atau 98,86 persen dari target pemerintah yakni
12,4 juta pekerja. Kemudian pada termin kedua realisasinya mencapai Rp13,2 triliun untuk 11,04
juta pekerja atau 89 persen dari target. Angka realisasi pada termin kedua memang belum
sempurna, mengingat periode penyalurannya masih berlangsung sampai akhir Desember 2020,"
ujarnya dalam Keterangan Pers yang digelar oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020 ini diberikan kepada pekerja yang
memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia (WNI), terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai Juni 2020, pekerja penerima upah, dan gaji
yang dilaporkan di bawah Rp5 juta per bulan. Total bantuan yang diberikan kepada setiap
pekerja yang masuk kriteria sebesar Rp2,4 juta.
Angka ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Termin
pertama dilakukan pada Agustus-Oktober 2020 dan termin kedua pada November-Desember
2020.
Tercatat beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realiasi termin pertama
memang ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari laporan bank-bank
penyalur.
"Kenapa tidak bisa 100 persen terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat
data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BP Jamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.
BP Jamsostek mencatat ada 154.887 rekening bermasalah yang membuat BSU tidak bisa
ditransfer. Proses perbaikan data lantas dilakukan oleh BP Jamsostek yang berkoordinasi dengan
kantor cabang di daerah, bank penyalur, pemberi kerja, bahkan sampai berkomunikasi dengan
nama-nama penerima bantuan.
Hasilnya, sebanyak 87.963 rekening berhasil dipulihkan dan telah diserahkan ke Kemnaker.
Namun, masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses perbaikan sampai saat ini.
197
