Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 222
Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan telah mengamanatkan
setiap pemerintah kabupaten/kota agar memiliki ULD bidang ketenagakerjaan yang memfasilitasi
pelayanan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas secara formal, informal, dan
pelatihan kerja. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan serta memenuhi hak para calon
pekerja disabilitas.
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK mengatakan pemerintah terus berupaya agar akses bagi
kaum disabilitas terbuka lebar dan setara dengan yang bukan disabilitas. Pendidikan, kesehatan,
lapangan kerja, kebutuhan dasar, rasa aman, hak beribadah, hak keadilan hukum dan hak
lainnya.
Berdasarkan data dari wajib lapor Ketenagakerjaan Kemnaker per januari 2020 tercatat 546
Perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total Tenaga
Kerja 538.518 orang.
Beliau menambahkan agar menghentikan diskriminasi terhadap para disabilitas mengingat
mereka mempunyai hak yang sama dengan orang-orang pada umumnya. "Hentikan segala
bentuk diskriminasi dan bukalah akses bagi saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, untuk
berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan," lanjutnya. (CM) (yao).
221
