Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 224
"Kami berpedoman pada aturan undang-undang. Kita harus menjaga agar tidak ada pekerja
yang dibayar di bawah upah minimum. Karena ada sanksi pidananya sesuai UU 13 Tahun 2003,
sama juga sesuai UU Ciptaker," ujar Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari melalui keterangan
tertulis, Rabu (16/12/2020).
"Sedangkan untuk perpanjangan status pekerja kontrak, dimediasikan di Disnaker Provinsi,
apakah otomatis bisa menjadi pekerja tetap atau bagaimana. Jika dibahas dengan kepala dingin
dan niat baik secara tripartit, pasti ada solusi," tambah Dita.
Sementara terkait hak-hak pekerja, Menaker minta kepada VDNI agar disesuaikan dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia meminta agar semua pihak menahan diri sekaligus
menjaga diri dalam situasi pandemi ini.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap membantu penyelesaian apabila pemerintah
daerah menginginkan keterlibatan mereka. Namun sejauh ini, Kemenaker percaya pada
kemampuan jajaran Polda untuk menjaga kondusivitas.
Diberitakan, pada Senin lalu telah terjadi aksi unjuk rasa buruh perusahaan nikel milik PT Virtue
Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang
berujung anarkis.
Massa berhasil masuk dalam perusahaan setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan
perusahaan. Akibatnya, pos keamanan perusahaan hancur dilempar para buruh. Tak hanya itu,
sejumlah dump truk, excavator dan puluhan motor serta bangunan dibakar massa.
Para buruh yang tergabung dalam Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten
Konawe kecewa lantaran tuntutan mereka untuk dinaikkan menjadi karyawan tetap dan
kenaikan gaji tak disahut pihak perusahaan.
223
