Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 221
Judul Binapenta dan PKK Dorong Pemda Mempunyai Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan
Nama Media okezone.com
Newstrend ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/12/17/11/2329146/binapenta-
dan-pkk-dorong-pemda-mempunyai-unit-layanan-disabilitas-
ketenagakerjaan
Jurnalis Agustina Wulandari,
Tanggal 2020-12-17 08:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (None) Hentikan
segala bentuk diskriminasi dan bukalah akses bagi saudara-saudara kita, penyandang disabilitas,
untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan
Ringkasan
Data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah warga penyandang disabilitas di Indonesia yang
masih menganggur adalah 4 persen dari total 11 juta jiwa angkatan kerja penyandang disabilitas.
Masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Binapenta dan
PKK Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah pekerja disabiltas.
BINAPENTA DAN PKK DORONG PEMDA MEMPUNYAI UNIT LAYANAN DISABILITAS
KETENAGAKERJAAN
Data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah warga penyandang disabilitas di Indonesia yang
masih menganggur adalah 4 persen dari total 11 juta jiwa angkatan kerja penyandang disabilitas.
Masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Binapenta dan
PKK Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah pekerja disabiltas.
Sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit
Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada
13 Oktober 2020 menjadi bentuk kepedulian bagi para disabilitas. Di sini para disabilitas akan
mendapatkan pelayanan oleh para fungsional pengangkat kerja. Unit Pelayanan Disabilitas (ULD)
dapat ditemukan di daerah dan kota-kota seluruh Indonesia sebagai upaya merealisasikan UU
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
220