Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

Kepala Cabang Utama BP Jamsostek Yogyakarta Asri Basir pada "media gathering", Kamis,
mengatakan jumlah dan pembayaran klaim itu terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT) ada 31.051
klaim sebesar Rp320,3 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ada 2.805 klaim sebesar Rp15,63
miliar.

Selain itu, Jaminan Pensiun (JP) ada 5.179 klaim sebesar Rp6,4 miliar dan Jaminan Kematian
(JKM) ada 380 klaim sebesar Rp14,5 miliar.

"Kami juga mencapai target jumlah perusahaan dan tenaga kerja untuk menjadi peserta BP
Jamsostek. Hingga 30 November 2020 ada sebanyak 12.455 perusahaan yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta," kata Asri Basir.

Menurut dia, sebanyak 12.455 perusahaan itu dengan jumlah peserta penerima upah sebanyak
274.414 pekerja. Untuk pekerja bukan penerima upah ada sebanyak 20.750 peserta.

"Kami juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menjadi program bantuan
pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19," kata Asri Basir.

Ia mengatakan pihaknya bersyukur karena dalam penyaluran BSU tersebut tidak ada komplain
dari peserta atau organisasi pekerja lainnya.

Untuk mendukung penerapan protokol kesehatan, kata dia, BP Jamsostek meluncurkan Lapak
Asik, yakni layanan tanpa kontak fisik atau secara virtual dan real time sehingga mampu
memenuhi pengajuan klaim seluruh peserta di DIY.
Menurut dia, Lapak Asik juga mendapat respons positif dari peserta sehingga seluruh layanan
pengajuan dan pembayaran klaim kembali tidak ada komplain, termasuk pembayaran BSU
kepada 244 peserta yang layak menerimanya.

"Jika ada yang belum atau batal menerima BSU karena dinilai tidak layak seperti memiliki gaji di
atas Rp5 juta per bulan atau pada saat bersamaan menerima bantuan Kartu Pekerja," kata Asri
Basir.

Ia menegaskan bahwa BP Jamsostek berkomitmen terus melindungi seluruh pekerja di DIY
dengan mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program
manfaat.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BP Jamsostek dengan
Pemda DIY. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Direktur Utama BP Jamsostek Agus
Susanto dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selanjutnya BP Jamsostek juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Gunung Kidul, dan
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Menurut dia, BP Jamsostek juga akan melakukan penandatangaan nota kesepahaman dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar para pekerja non-aparatur sipil negara (ASN)
bisa menjadi peserta dan menerima manfaat dari program yang ada.

"Hal itu untuk menjamin kesejahteran pekerja sampai akhir hayatnya. Perusahaan yang belum
mendaftarkan pekerjanya diharapkan segera mendaftar menjadi peserta BP Jamsoatek," kata
Asri Basir.

54