Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 84
Penerima bantuan subsidi gaji/upah berdasarkan provinsi yang paling banyak antara lain DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, data juga menunjukkan sebanyak 413.649 perusahaan, pegawainya menerima
bantuan subsidi gaji/upah.
Rata-rata penerima merupakan pegawai bergaji kisaran Rp 3 juta.
Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta di eform.bri.co.id/bpum, Dana Sudah 100 Persen
Disalurkan "Total bantuan yang diberikan kepada masing-masing pekerja adalah Rp 600.000
selama empat bulan atau total sebesar Rp 2,4 juta." "Diserahkan melalui dua gelombang/termin,
dimana setiap termin sebesar Rp 1,2 juta." "Termin pertama diserahkan pada periode
September-Oktober 2020, sedangkan termin II pada periode November-Desember 2020, yang
mana penyaluran termin II saat ini masih berjalan," tuturnya.
Menaker Ida berharap dengan adanya bantuan subsidi gaji/upah maupun keseluruhan program
pemulihan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini, dapat mendorong roda
pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020, keluar dari zona resesi.
Cara Mengecek BLT UMKM Sebesar 2,4 Juta Melalui Eform.bri.co.id/bpum, Login Menggunakan
Nomor KTP Ida memaparkan, hingga 14 Desember 2020, total penyaluran bantuan subsidi
gaji/upah sejak termin pertama hingga termin kedua telah mencapai 93,34 persen atau
tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun.
Pada termin pertama, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan nilai
sebesar Rp14,71 triliun.
Sedangkan pada termin kedua, telah tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan
nilai sebesar Rp13,2 triliun.
"Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada gelombang/termin II."
"Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah
mencapai Rp 27,96 triliun (93,94 persen)," paparnya.
LOGIN simpatika.kemenag.go.id Cek BSU Guru Madrasah, Ini Mekanisme Pencairan BSU GBPNS
2020 Ida menjelaskan, secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi/upah belum
mencapai 100 persen.
Hal ini disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang bermasalah, sehingga
penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.
"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen." "Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur." "Atas adanya rekening retur tersebut, kami
kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelas dia.
Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data
rekening penerima yang bermasalah.
Setelah data tersebut direvisi, maka Bank Penyalur akan kembali menyalurkan bantuan subsidi
gaji/upah.
Ida mengatakan, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung
sejak pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
rekomendasi kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima
dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
83
