Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 85
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data." "Upaya ini dilakukan semata-mata untuk
meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran." "Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin
kedua dapat terus dilanjutkan yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini." "Mohon
bersabar karena jangka waktu penyaluran hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah
meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker." "Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke
Kas Negara," tegas dia.
84
