Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 104
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati
misalnya, ia mencermati beberapa bansos bagi para pekerja, di mana pemberian bansos tersebut
diharapkan mampu mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja saat pandemi.
Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta per penerima, hingga
bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menurut
Enny, belum mampu menjawab itu semua.
MAMPUKAH RESHUFFLE KABINET BANTU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL?
Reshuffle sejumlah menteri yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memegang
harapan besar mayarakat Indonesia, khususnya dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi
Covid-19.
Saat ini, bangkitnya sektor ekonomi menjadi fokus utama bagi Indonesia agar bisa survive dari
dampak pandemi. Meski begitu, masih ada sejumlah posisi menteri yang dinilai kurang mampu
mengakomodir bantuan sosial (bansos), sebagai salah satu upaya mendorongnya pemulihan
ekonomi.
Sebab, bansos sendiri dinilai beberapa pihak berpotensi menimbulkan moral hazard, terutama
pasca tertangkapnya Menteri Sosial Julian Batubara atas dugaan korupsi dana bansos, kehadiran
beberapa bansos di sejumlah kementerian mendapat sorotan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati
misalnya, ia mencermati beberapa bansos bagi para pekerja, di mana pemberian bansos tersebut
diharapkan mampu mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja saat pandemi.
Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta per penerima, hingga
bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menurut
Enny, belum mampu menjawab itu semua.
"Dari awal skema nya ini kan namanya bantuan, jadi seolah-seolah seperti dana perlindungan
sosial. Padahal dana tersebut harus produktif dan berdampak bagi pemulihan ekonomi, untuk
itu konsepnya harus jelas terlebih dahulu," ucap Enny kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Bahkan ia menyebut, jika skema seperti itu tetap dipertahankan, tak ubahnya seperti transfer
payment. "Seolah seperti saweran untuk survival bertahan hidup," imbuhnya.
Sementara untuk pekerja maupun pelaku usaha itu butuh untuk berkembang, melanjutkan usaha
atau pun mencari alternatif penghasilan dengan melakukan usaha. Upaya survival-nya lanjut
Enny, dengan usaha, artinya pemulihan ekonomi ini benar-benar terjadi.
"Kalau yang sekarang ini kesannya kalau sudah disalurkan ya selesai. Padahal kan nggak.
Kemudian apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran
maupun indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" tanya Enny.
Pemerintah sambung dia, harus mengubah concern skema bantuan tersebut. Yang paling utama,
mencari persoalan di sektor pekerja, misalnya kurang lahan pekerjaan, bahkan dipecat dari
kantor, bagaimana bantuan tersebut menjadi aternatif usaha bagi mereka.
"Ini memang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, terutama kementerian terkait.
Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak hanya
sekadar memberi bantuan, namun juga menciptakan ekosistem yang meningkatkan
produktivitas para pekerja," pungkasnya.
103
