Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Kondisi tersebut terjadi lantaran wabah virus Corona mengganggu keberlangsungan dunia usaha
sehingga mau tidak mau ditempuh langkah pemutusan hubungan kerja serta merumahkan
karyawan.

Data pun terus menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK. Angka terakhir
yang diungkap Ida ada 2,56 juta orang yang jadi pengangguran akibat COVID-19.

Tak cukup sampai di situ, setidaknya berdasarkan data yang dipaparkan Menaker ada 29,12 juta
penduduk usia kerja terdampak pandemi. Rinciannya, yaitu penambahan pengangguran karena
COVID-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebesar 0,76 juta
orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang, dan yang bekerja
dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

2. Profesi Terbanyak Kena PHK Berdasarkan survei Kemnaker yang dipaparkan Kepala
Barenbang Bambang Satrio Lelono dalam webinar bertajuk Analisis Dampak Pandemi COVID-19
terhadap Perluasan Kesempatan Kerja, pekerja yang paling banyak terkena PHK adalah agen
atau perantara penjualan dan pembeliannya sebanyak 10,1%.

Lalu disusul profesi pengemudi mobil, van, dan sepeda motor sebanyak 7,3%, buruh
pertambangan dan konstruksi sebanyak 6,7%, tenaga perkantoran umum 6,7%, dan teknisi ilmu
kimia dan fisika 5,6%, Selanjutnya ada tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga, hotel,
dan kantor sebanyak 5,1%, pekerjaan penjualan lainnya 4,5%, tenaga pengawas gedung dan
kerumahtanggaan 4,5%, pekerja kasar lainnya 3,9%, dan buruh industri pengolahan 3,9%.

Survei yang dilakukan oleh Barenbang ini mengikutsertakan sebanyak 1.105 perusahaan dari 17
sektor ekonomi. Metode survei yang digunakan adalah pengambilan data secara daring dan
telepon serta metode sampling dengan probability MoE 3,01%. Ditambah basis data Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Survei ini dilaksanakan sepanjang bulan Agustus 2020
lalu.

Dari survei tersebut pula diketahui bahwa ada 41,18% dari total 1.105 perusahaan yang merasa
belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Selama pandemi COVID-19, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan baik bagi
pekerja maupun perusahaan. Tetapi dari hasil survei ditemukan, masih ada 4 perusahaan dari
10 perusahaan (41,18%) yang belum merasakan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah," ujar Selasa 24 November 2020.

Perusahaan lainnya mengaku sudah merasakan sebagian bantuan yang dikeluarkan pemerintah.
Namun, tak semua jenis bantuan diterima perusahaan tersebut.

Sebanyak 19,55% perusahaan masih ada yang belum menerima insentif fiskal saja, untuk itu
mereka mengharapkan insentif fiskal seperti pengurangan perpajakan terutama untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan. Lalu 18,55% perusahaan meminta fasilitas pemberian jaminan sosial
ketenagakerjaan maupun bentuk lainnya, 14,3% mengaku belum tau butuh bantuan kebijakan
apa dari pemerintah, 3,62% berharap diberi pelatihan kepada tenaga kerjanya sesuai
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, dan 2,81% perusahaan berharap diberi informasi
dalam bidang pasar kerja dan sejenisnya.

"Dari hasil survei ditemukan juga, lebih dari 50% perusahaan berharap kebijakan jaminan sosial
ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas di masa pandemi. Hal ini tentunya akibat penurunan
kinerja keuangan perusahaan," tambahnya.

107