Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 117
Judul Yogyakarta PSBB? Buruh Khawatir di-PHK
Nama Media rri.co.id
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL https://rri.co.id/daerah/952628/yogyakarta-psbb-buruh-khawatir-di-
phk
Jurnalis Yahya Widodo
Tanggal 2020-12-28 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Irsad Ade Irawan (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Yogyakarta) Seperti putus kontrak kerja, dirumahkannya buruh tanpa upah dan pemotongan
terhadap upah buruh
neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Yogyakarta) Besarannya senilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Rp 1.765.000,00
negative - Baskoro Aji (Sekda DIY) Namun sampai saat ini memang belum ada pembahasan
Ringkasan
Kelompok buruh di Yogyakarta mengaku merasa khawatir atas penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) memicu persoalan baru. Salah satunya yakni pemutusan kontrak kerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan
mengaku berharap agar penerapan PSBB harus melalui kajian, terhadap manfaat dan efek
negatifnya. Misalnya tentang proses birokrasi, komunikasi publik, pengawasan dan penegakan
PSBB, dampak pemberlakuannya, dan solusi bagi buruh. Sebab dia tidak ingin hal tersebut justru
akan merugikan para buruh, terkait potensi munculnya PHK massal dan masalah lainnya.
YOGYAKARTA PSBB? BURUH KHAWATIR DI-PHK
Kelompok buruh di Yogyakarta mengaku merasa khawatir atas penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) memicu persoalan baru. Salah satunya yakni pemutusan kontrak kerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan
mengaku berharap agar penerapan PSBB harus melalui kajian, terhadap manfaat dan efek
negatifnya. Misalnya tentang proses birokrasi, komunikasi publik, pengawasan dan penegakan
PSBB, dampak pemberlakuannya, dan solusi bagi buruh. Sebab dia tidak ingin hal tersebut justru
akan merugikan para buruh, terkait potensi munculnya PHK massal dan masalah lainnya.
116
