Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 120
KETENAGAKERJAAN 2020: DAMPAK PANDEMI, BSU DAN UU CIPTA KERJA
Jakarta - Dalam pelantikannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju pada
23 Oktober 2019, Ida Fauziyah menekankan bahwa sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo,
kementeriannya akan fokus mendorong penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.
Prospek tampak cerah saat itu dengan munculnya tren positif ketika tingkat pengangguran
terbuka turun sampai 4,9 persen pada Februari 2020 dibandingkan 5,01 persen di periode yang
sama pada 2019, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, munculnya kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada pertengahan Maret 2020
mengubah warna di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2020, mengakibatkan rangkaian
peristiwa yang berdampak pada pekerja dan dunia usaha.
Semuanya dimulai dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI
Jakarta, yang merupakan pusat ekonomi Indonesia, dan penutupan beberapa daerah yang
menyusul setelahnya.
Tidak lama kemudian, hampir di seluruh Indonesia mulai memberlakukan pembatasan kegiatan
masyarakat dengan maksud menekan angka penularan.
Salah satu yang terjadi adalah di mana kantor sempat tidak beroperasi sama sekali dan para
pekerja harus mulai bekerja dari rumah. Semua transportasi dibatasi secara ketat baik jumlah
pengguna maupun jam operasionalnya.
Pertengahan tahun, pemerintah kemudian mulai melonggarkan pembatasan dengan
memberlakukan kuota pekerja yang dapat hadir di kantor dan penambahan jam transportasi,
meski jumlah pengguna tetap dibatasi.
Namun pandemi yang memburuk dengan angka konfirmasi yang terus bertambah, mencapai
lebih dari 600.000 kasus terkonfirmasi jelang akhir Desember 2020, membuat kondisi
ketenagakerjaan Indonesia semakin terdampak.
Menurut data BPS yang dirilis pada November 2020 terdapat 29,12 juta orang penduduk usia
kerja yang terdampak COVID-19.
Rinciannya adalah pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang dan bukan
angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 760 ribu orang. Jumlah yang tidak bekerja
karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 24,03 juta orang.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mencapai 7,07 persen.
Berbagai hal sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha dan pekerja secara
khususnya, salah satunya adalah dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada
pekerja formal yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta dan merupakan anggota BPJS
Ketenagakerjaan.
Bantuan itu ditargetkan untuk diterima 12,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU sebesar
Rp2,4 juta, yang dicairkan dalam dua periode September-Oktober 2020 dan November-
Desember 2020. Untuk program tersebut, pemerintah menganggarkan sebesar Rp29,85 triliun.
Sampai dengan 16 Desember 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan
target penyaluran telah mencapai 93,94 persen dan akan mengejar pencairan ke semua pekerja
hingga akhir Desember 2020.
119
