Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Pemerintah juga masih mempertimbangkan apakah akan meneruskan program tersebut tahun
depan, mengingat pandemi masih berlangsung dan proses vaksinasi yang baru akan dimulai
pada tahun depan.

"Kemnaker tentu sangat siap mendukung program yang sangat baik ini kembali muncul di tahun
depan. Kita siapkan desain kebijakannya bersama-sama," kata Menaker Ida dalam konferensi
pers virtual pada 17 Desember 2020.

UU Cipta Kerja Isu ketenagakerjaan pada 2020 tidak hanya tentang pandemi dan dampak-
dampaknya tapi juga terkait perubahan-perubahan pola kerja dan usaha pemerintah untuk
mengatasinya agar tidak tertinggal dengan normal baru dunia kerja.

Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah
Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan semakin besarnya penggunaan teknologi dalam
berbagai sektor.

Menurut laporan World Economic Forum, diperkirakan akan ada 95 juta pekerjaan baru yang
tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.

"Untuk kasus Indonesia sendiri McKinsey dalam laporannya telah memprediksikan bahwa akan
ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta
pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut," kata Menaker dalam sebuah acara
virtual pada 4 Desember 2020.

Menurut laporan World Economic Forum terdapat beberapa kemampuan yang akan dibutuhkan
untuk dunia yang akan berubah tersebut seperti pemikiran kritis dan analitis, kreativitas dan
inovasi, penggunaan dan desain teknologi, kemampuan menyelesaikan masalah, fleksibilitas,
kemampuan menghadapi stres serta kepemimpinan dan pengaruh sosial.

Sementara itu juga ditemukan bahwa ada kemampuan yang akan semakin berkurang
kebutuhannya di masa depan yaitu yang banyak berhubungan dengan kemampuan manual dan
tradisional.

Berbagai macam tantangan itulah yang coba diakomodir oleh pemerintah lewat pengesahan
Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
diteken oleh Presiden Joko Widodo pada awal November 2020.

Pengesahan UU itu sendiri oleh DPR sempat menimbulkan protes besar di berbagai daerah di
Indonesia. Dengan aksi di Jakarta menyebabkan kerusakan akibat pembakaran di beberapa
fasilitas umum.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pengesahan UU itu
tidak memberikan terlalu banyak sisi positif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Dia khususnya menyoroti masalah pengupahan dan kemungkinan tidak adanya batasan kontrak,
yang tadinya dibatasi dalam periode waktu tertentu sebelum harus diangkat menjadi karyawan
tetap.

"Ini menurunkan perlindungan dan kesejahteraan paling minimal. Yang diturunkan itu seperti
kembali ke upah murah dengan hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota atau upah
minimum kabupaten/kota," kata Said.

KSPI sendiri bersama dengan beberapa serikat pekerja mengajukan judicial review (JR) terhadap
klaster ketenagakerjaan di dalam UU itu ke Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya masih
berlangsung sampai saat ini.

120