Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Namun, dalam berbagai kesempatan pemerintah membantah sorotan dari serikat pekerja,
dengan Menaker Ida menegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah langkah besar Indonesia untuk
memperbaiki ekosistem investasi dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan Indonesia yang
produktif, berdaya saing, adaptif dan inovatif serta dapat keluar dari jebakan negara yang
berpenghasilan menengah.

"Kami menyadari semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," kata Menaker Ida dalam
sebuah acara virtual pada 30 November 2020.

UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk memecahkan salah satu persoalan ketenagakerjaan di
Indonesia yaitu pengangguran dengan data BPS per Agustus 2020 tercatat angka pengangguran
mencapai 9,7 juta orang. Angka itu masih ditambah dengan setiap tahunnya terdapat 2-2,5 juta
orang angkatan kerja baru.

Selain itu pemerintah juga mengatakan adanya perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru
dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel perlu diimbangi dengan adanya
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

Misalnya seperti perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja
kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap.
Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam berbagai kesempatan Menaker Ida juga mengatakan adanya upaya perlindungan
dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing), perlindungan sistem pengupahan
bagi pekerja serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja dan waktu istirahat serta waktu kerja
lembur yang dimaksudkan selain untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu juga agar pekerja yang bekerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar, dapat
terlindungi.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi pekerja yang menjadi korban PHK.
Perubahan ketentuan mengenai mekanisme PHK bagi pekerja tetap, dilakukan untuk
memberikan perlindungan bagi pekerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara
sewenang-wenang oleh pengusaha.

Di sisi lain bagi kedua belah pihak, PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang
diperselisihkan.

Semua ketentuan perubahan itu rencananya akan diatur dalam empat PP yaitu PP tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
serta Pemutusan Hubungan Kerja,PP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun
2015) dan PP Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Keempatnya sendiri masih dalam tahap penyusunan rancangan PP yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan juga akademisi.

"Semua manfaat dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ini akan semakin yang pada
akhirnya akan berdampak pada percepatan pemulihan perekonomian Indonesia," ujar Ida.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya, diharapkan maka akan membantu
pemulihan ekonomi yang terpukul akibat penyebaran COVID-19 pada 2021.

121